Breaking News
Thursday, 9 June 2016
KPU Minta Anggaran Cair Tepat Waktu
Edisi 08-06-2016 Banda Aceh Election News – JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap proses pencairan anggaran pilkada serentak 2017 dilakukan tepat waktu. Bagi 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada diminta mencairkan anggarannya selambatnya 21 Juni 2016. Batas waktu tersebut ditetapkan berhubung saat itu KPU sudah harus membentuk petugas penyelenggara pilkada, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK), […]
Wednesday, 8 June 2016
Sosialisasi Pilkada 2017 Sudah Berjalan di 101 Daerah
Rabu, 8 Juni 2016 | 14:16 WIB Banda Aceh Election News – JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menuturkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan KPU tentang program, tahapan dan jadwal Pilkada 2017. PKPU tersebut telah ditindaklanjuti 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2017 dan saat ini tengah dalam proses persiapan. “Mereka […]
Wednesday, 8 June 2016
KPU Tetap Masukkan Syarat Bisa Baca Al Quran untuk Calon Kepala Daerah Aceh
Selasa, 7 Juni 2016 | 21:25 WIB Banda Aceh Election News – JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan, calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di Provinsi Aceh harus bisa membaca Al Quran. Syarat itu dimasukkan dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang pemilihan kepala daerah wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan […]
Monday, 6 June 2016
KPU Keberatan Masa Klarifikasi Pendukung Calon Perseorangan Hanya Tiga Hari
Senin, 06 Juni 2016 | 10.03 WIB Banda Aceh Election News – JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum mempertanyakan urgensi di balik pembatasan masa klarifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang hanya tiga hari. Ketentuan itu dinilai membatasi ruang gerak petugas Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan verifikasi. “Sulit untuk memahami (urgensi […]
Monday, 6 June 2016
KPU Pertimbangkan Ajukan “Judicial Review” UU Pilkada ke MK
Senin, 6 Juni 2016 | 05.17 WIB Banda Aceh Election News – JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Pemilihan Umum tak menutup kemungkinan akan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Hal itu terkait pasal yang mengesankan […]
Monday, 6 June 2016
Pendaftaran Pemantau Pilkada 2017 Kota Banda Aceh
Banda Aceh Election News – Sekilas Info – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah menerbitkan Salinan Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akretasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 selengkapnya di https://kpu-bandaaceh.com/wp-content/uploads/2016/06/3.-Salinan-Keputusan-KIP-Banda-Aceh-No-3-2016-ttg-Pendaftaran-Pemantau-Pilkada-2017-Kota-Banda-Aceh.pdf dan pengumuman Pendaftaran Pemantau di https://kpu-bandaaceh.com/wp-content/uploads/2016/06/3.-Pengumuman-Pemantau-Pilkada-2017-Kota-Banda-Aceh_001.jpg […]
Thursday, 2 June 2016
Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU
Banda Aceh Election News – www.dpr.go.id – Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahaun 2015 Tentang Penetapan Peraaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang. “Apakah RUU ini dapat […]
Thursday, 2 June 2016
Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan Revisi UU Pilkada
Abi Sarwanto, CNN Indonesia Kamis, 02/06/2016 10:39 WIB Banda Aceh Election News – Jakarta, CNN Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada dalam rapat paripurna, hari ini, Kamis (2/6). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan meski […]
Wednesday, 1 June 2016
Komisi II dan Pemerintah Sepakati 13 Poin Revisi UU Pilkada
Banda Aceh Election News – Rumah Pemilu.org – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I soal revisi UU Pilkada. Dalam rapat ini, Panitia Kerja (Panja) menyampaikan 13 poin revisi yang telah dibahas. Dari 13 poin tersebut, ada satu poin yang belum disepakati yaitu soal mundurnya legislator […]
Tuesday, 31 May 2016
Revisi UU Pilkada : Anggota DPR Tetap Harus Mundur Jika Maju Pilkada
Senin 30 May 2016, 13:43 WIB Indah Mutiara Kami – detikNews Banda Aceh Election News – Detik News – Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan lobi-lobi dengan Komisi II DPR soal revisi UU Pilkada. Hasilnya, pemerintah dan DPR satu suara bahwa anggota DPR wajib mundur dari jabatannya bila akan berlaga di Pilkada. “Sudah (satu suara). […]